Sunday , January 20 2019
Home / Bagian-Pengawasan Produk Hukum Daerah dan JDIH / Rapat Pembinaan JDIH OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

Rapat Pembinaan JDIH OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

rakor_opd_19nov2019

Kota Magelang (19/11/2018) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2018 yang bertempat di Hotel Atria, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kota Magelang. Rapat Pembinaan dengan tema “Penguatan JDIH Menuju Pelayanan Prima Yang Inovatif” dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (Indrawasih, SH.MH) mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

rakor_opd_19nov2019-2rakor_opd_19nov2019-3

Rapat Pembinaan ini dihadiri oleh 50 peserta terdiri unsur instansi vertikal (Kawilkum dan HAM Jateng, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Jawa Tengah), Dinas, Badan dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dilaksanakan kegiatan Rapat Pembinaan ini adalah untuk membina kerjasama anggota Jaringan Dokumentasi Dan Infomasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah;

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi adalah :

  1. Mendorong dan menggerakkan kegiatan yang mendukung terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi.
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat, mudah dan lengkap.
  3. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan informasi kepada publik.

rakor_opd_19nov2019-4

Narasumber pada Rapat Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

  1. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta (Yudianto, SH, ME) menyampaikan materi “Pengoptimalan Peran dan Fungsi JDIH di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta” ; dan
  2. Kasie Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Drs. Adib Suharto, S.IP., M.M.) menyampaikan materi “Pentingnya Dokumentasi Sebagai Upaya Pemberian Pelayanan Informasi Hukum Yang Optimal”.

Hasil Rapat Koordinasi diantaranya:

  1. Katalog Peraturan Produk Hukum agar diklasifikasikan per subjek untuk lebih memudahkan pencarian;
  2. Anggota JDIH ditambahkan dengan memasukkan link website OPD agar dapat memantau produk hukum yang dimiliki OPD tersebut;
  3. Dengan dibangunnya dokumentasi hukum, maka pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih optimal, dan juga dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan agar informasi bisa transparan.
  4. Pentingnya melakukan penguatan pengelolaan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penataan dokumen hukum sehingga dapat ditemukan dengan cepat dan tepat;
  5. Di era digital sekarang ini pengelolaan dokumen hukum dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas IT sehingga memudahkan akses untuk penggunanya;
  6. Sinergi dan kerjasama antar anggota dengan pusat harus selalu dilakukan agar dapat tercipta pelayanan yang akurat dan optimal;
  7. Dengan adanya pengelolaan dokumen hukum yang baik maka diharapkan akan tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

(tok)

Check Also

bimbingan_PKL_SMKN01Purbalingga

Pembimbingan PKL SMK Negeri 1 Purbalingga

Semarang (15/1/2019) Biro Hukum dalam rangka ikut mencerdaskan masyarakat terutama bagi para siswa PKL telah melakukan ...