Sunday , February 17 2019
Home / Bagian-Pengawasan Produk Hukum Daerah dan JDIH / Pertemuan Anggota JDI Hukum Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015

Pertemuan Anggota JDI Hukum Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015

IMG_0347 Semarang, Biro Hukum pada hari senin, 15 Juni 2015 mengadakan pertemuan anggota JDI Hukum Kab/kota se-jawa tengah. Acara tersebut bertempat di gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No.9 Semarang dan di buka oleh Assisten Pemerintahan Bapak Siswo Laksono, SH, MKn. Dalam sambutannya para anggota JDI Hukum Kab/Kota dan Pusat bisa mengerti tentang tugas dan fungsi nya sebagai pusat pelayanan informasi kepada masyarakat dalam menginformasikan melalui Teknologi Informasi Komputer, sehingga di harapkan dengan adanya website sebagai media mendapatkan informasi yang cepat dapat menjadi referensi bagi aparat birokrasi dan para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, website ini diharapkan juga berfungsi sebagai jejaring sosial yang mampu memenuhi kebutuhan masya-rakat, kalangan akademisi, maupun stakeholder terkait akan dokumentasi dan informasi hukum sekaligus mengajak masyarakat untuk menjadi warga negara yang patuh dan taat hukum. Adapun susunan acara dalam pertemuan tersebut adalah :

1. Laporan Penyelenggaraaan Pertemuan JDI Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 oleh Ibu Indrawasih, SH, MH (Kepala Biro Hukum SETDA Prov Jateng)

2. Materi 1 tentang Kebijakan Nasional dan Kebijakan Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum  oleh Bapak Drs. Buddy Wihardja, MSi (Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN)

3. Materi tentang Sistem informasi dan Dokumentasi Hukum secara elektronik oleh Bapak Aminullah, S.Kom, MSi (Kasubbid Sistem dan Jaringan Elektronik BPHN)

4. Perumusan Pertemuan yang di wakili dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Wonosobo

Dalam Acara pertemuan tersebut dapat simpulkan antara lain :

– Kabupaten / Kota perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat (BPHN) / provinsi untuk memberikan surat / himbauan kepada bupati / walikota tentang pentingnya JDI Hukum ini, sehingga pimpinan yang di Kabupaten / Kota bisa memberikan anggaran lebih untuk pembenahan JDI Hukum agar pelayanan informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat .

– Perlu adanya evaluasi berkala dari BPHN tentang website dari masing-masing Kabupaten/Kota,

– Perlu adanya PERGUB tentang JDIH yang berhubungan dengan hukum, dokumentasi dan teknologinya sebagai dasar pembuatan SK dalam pembuatan tim pembina dan tim pelaksanaan di Kabupaten / Kota.

– Kabupaten / Kota membutuhkan pembinaan dari BPHN / Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan JDI Hukum di daerah.

– Di butuhkan adanya standarisasi yang jelas dalam JDI Hukum, dan standarisasi dalam evaluasinya / penilaiannya.

-tok-

Check Also

pkl purbalingga 2019

KEGIATAN EKTERNAL PKL SMK NEGERI 1 PURBALINGGA DI BIRO HUKUM

Kegiatan Ekternal di berikan saat PKL di Biro Hukum. Dengan kegiatan ini siswa dikenalkan untuk ...