Wednesday , December 19 2018
Home / Bagian-Pengawasan Produk Hukum Daerah dan JDIH / Penerimaan Penghargaan Lomba Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab/Kota Tahun 2018

Penerimaan Penghargaan Lomba Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab/Kota Tahun 2018

plakat

Semarang, Pada Hari Rabu, 15 Agustus 2018 Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Pengelola JDIH Kabupaten/Kota. Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan hasil penilaian terbaik yang di lakukan dari bulan Januari s/d Juli 2018 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/43 Tahun 2018 (Tentang Pemenang Lomba Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018).

Peserta penilaian tersebut terdiri dari semua Pengelola JDIH Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Penilaian tersebut meliputi Kelembagaan (Struktur Organisasi, Dasar pendirian, Program Kerja, Unsur 5K), Sarana / Ruang JDIH, Prasarana (Perabot/Perlengkapan), Tenaga Pengelola JDIH, Koleksi JDIH, Pengolahan Bahan Pustaka, Layanan, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pelaporan Kegiatan, Anggaran, Kegiatan Penunjang, dan Inovasi Pengelolaan dengan total nilai keseluruhan berjumlah 1000 poin.

Setelah melakukan penilaian didapat 5 Kabupaten/Kota yang berhak untuk mendapatkan penghargaan yaitu :

  1. Kota Surakarta sebagai Juara I;
  2. Kabupaten Batang sebagai Juara II;
  3. Kabupaten Magelang sebagai Juara III;
  4. Kabupaten Karanganyar sebagai Harapan I; dan
  5. Kabupaten Pemalang sebagai Harapan II.

surakarta_juara_I_2018

Penghargaan tersebut diberikan tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan dengan hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima Semarang yang di wakili oleh Juara I dari Kota Surakarta. Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan di serahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah kepada Wakil Walikota Surakarta . (tok)

Check Also

pengh_HAM_11-12-2018_1

Jateng Raih Penghargaan HAM Enam Kali Berturut-turut

Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Kementerian ...