Sunday , October 22 2017
Home / Bagian-Bantuan Hukum dan HAM / Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Dirjen HAM KEMENKUM dan HAM R.I dan Gubernur Jawa Tengah

Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Dirjen HAM KEMENKUM dan HAM R.I dan Gubernur Jawa Tengah

Semarang, Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Pulul 08.00 bertempat di ruang kerja Gubernur Jawa Tengah telah dialakuakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Jawa Tengah, antara Kementerian Hukum Dan HAM yang diwakili oleh Dirjen HAM (Mualimin Abdi) dan Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo).

Dalam penandatanganan kesepakatan Bersama dimaksud dihadiri :

  1. Kementerian Hukum Dan HAM;
  2. Kanwil Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah;
  3. Inspektorat;
  4. Dinas Pendidikan;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Dinas Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah;
  7. Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
  8. Biro Keuangan;
  9. Biro Hukum;

penandatangan-1

Maksud  Kesepakatan Bersama  adalah  mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

  1. pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
  2. harmonisasi produk hukum daerah berperspektif hak asasi manusia;
  3. pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang hak asasi manusia;
  4. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui diseminasi dan penguatan di kalangan pelajar SMA/SMK/MA dan yang sederajat, masyarakat, serta aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya Kesepakatan Bersama dimaksud akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan tugas pkok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

penandatangan-2

Check Also

integrasi_sistem1_18__9_2017

Provinsi Jawa Tengah Mendapat Penghargaan anggota JDIH Terbaik Tingkat Provinsi Urutan Pertama tahun 2017

Jakarta – Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melaksanakan ...