Tuesday , January 24 2017
Home / Bagian-Bantuan Hukum dan HAM / KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KE BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KE BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

jabar-1

Semarang, 30 Oktober 2015 Biro Hukum Sekretariat Daerah  Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja dimaksud dipimpin oleh Ketua Pansus V H. Sahroni, bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait dengan penyusunan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin DI Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan Kerja Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat dimaksud didampingi oleh unsur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan unsur Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan Kerja dimaksud diterima oleh Iwanuddin Iskandar, SH.M.Hum Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM (mewakili Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah) dengan didampingi Kepala Bagian Sosialisasi Dan Dokumentasi Hukum serta Kepala Sub Bagian HAM.

jabar-2

1.DASAR PELAKSANAAN :

Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan:

a.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

b.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

d.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah     Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

e.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum.

2.PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin bekerjasama dengan LBH yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemberian bantuan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 yang intinya bahwa : bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat miskin, yang diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat-syarat:

a.Berbadan hukum;

b.Terakreditasi;

c.Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d.Memiliki pengurus;

e.Memiliki Program Bantuan Hukum;

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan 10 LBH, serta mengalokasikan anggaran untuk 120 Perkara, masing-masing LBH mendapatkan 12 Perkara dengan besaran anggaran untuk 1 perkara diberikan bantuan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

 

3.TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN.

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon  mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lesan kepada pemberi bantuan hukum, paling sedikit memuat :

a.Identitas pemohon bantuan hukum, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Apabila pemohon tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

b.Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum dimaksud harus melampirkan :

1.Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Apabila pemohon bantuan hukum tidak memiliki kartu sebagaimana di atas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

2.Dokumen yang berkaitan dengan pokok perkara.

4.LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA KETENTUAN PIDANA.

Lebih Lanjut Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM (Iwanuddin Iskandar, SH. M.Hum) menjelaskan bahwa Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin juga mengatur Larangan, Sanksi Administratif yang lebih lanjut pengaturannya  :

a.Larangan.

Pemberi Bantuan hukum dilarang :

1)Menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

2)Menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

b.Sanksi administratif.

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang

ditangani dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

5.PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin pada tanggal 1 Juli 2014.

Hal itu sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Perda Nomor 7 Tahun 2014, bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 dimaksud secara umum mengatur :

a.Tata cara kerjasama;

b.Pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum;

c.Sanksi administrasi.

Setelah pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM, dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta kunjungan kerja. Forum tanya jawab tersebut  berlangsung dengan tertib dan lancar.

jabar-3

Acara kunjungan kerja Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat diakhiri tepat pukul 10.30 WIB  dengan tukar menukar cindera mata

jabar-4

Check Also

penandatangan-1

Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Dirjen HAM KEMENKUM dan HAM R.I dan Gubernur Jawa Tengah

Semarang, Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Pulul 08.00 bertempat di ruang kerja Gubernur ...