Sunday , January 20 2019
Home / Bagian-Pengawasan Produk Hukum Daerah dan JDIH / Jateng Anggota JDIH Terbaik II Nasional Tahun 2018

Jateng Anggota JDIH Terbaik II Nasional Tahun 2018

jdih_2018_10-12-2018

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI menyatakan Jawa Tengah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik II, kategori pemerintah provinsi. Penghargaan sebagai anggota JDIH terbaik II tersebut diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Prof Benny Riyanto kepada Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pada acara Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, di Swiss Belhotel Mangga Dua Jakarta, Senin (10/12).

Wagub bersyukur Jawa Tengah kembali mendapatkan penghargaan sebagai anggota JDIH terbaik nasional. Namun, dia mengingatkan agar perbaikan JDIH terus dilakukan, sehingga bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. “Kita harus lebih memompa lagi untuk sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutur putra kyai kharismatik Maimoen Zubair itu.

jdih_2018_10-12-2018_1_1

Gus Yasin, sapaannya, memandang perlu terus dilakukan perbaikan JDIH, agar peraturan-peraturan hukum antara pemerintah pusat dan daerah bisa saling terintegrasi. Dengan peraturan hukum yang terintegrasi, akan meminimalisasi peraturan yang tumpang tindih dan salah penafsiran.

Penghargaan juga diraih Kota Surakarta, sebagai anggota JDIH peringkat I nasional kategori kota. Sementara itu, di tingkat kabupaten, Kabupaten Batang Jawa Tengah, dinyatakan sebagai anggota JDIH terbaik peringkat III nasional.

Bupati Batang Wihaji menuturkan, semua peraturan hukum sudah termuat pada e-JDIH Kabupaten Batang. Aplikasi e-JDIH ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Melalui e-JDIH, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai peraturan hukum, khususnya yang diterbitkan Pemkab Batang.

“Jadi di situ ada yang sifatnya informasi, bisa dilihat perdanya apa saja. Undang-undangnya apa saja. Dan ini terintegrasi dengan SKPD yang lain. Kita sudah mengeluarkan berapa Perda, berapa Pergub, Undang-undangnya apa saja. Tinggal klik informasi itu sudah bisa didapat,” kata dia.

Manfaat lain dengan keberadaan JDIH, imbuh Wihaji, membantu masyarakat melek hukum dan menciptakan transparansi. Sehingga, jika pemkab melaksanakan penegakan hukum, masyarakat bisa memahami karena ada peraturan hukum yang memayunginya.

jdih_2018_10-12-2018_1_2

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Prof Benny Riyanto menuturkan, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai anggota JDIH terbaik, sudah melalui evaluasi dan penilaian pengelolaan JDIH oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selama kurun waktu 2018. Instrumen evaluasi dan penilaian meliputi aspek organisasi, SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarpras dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

Ditambahkan, Kemenkumham saat ini tengah gencar memperbaiki regulasi. Sebab, kondisi regulasi nasional saat ini terlalu banyak, saling tumpang tindih, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu sehingga biayanya tinggi. Untuk mengatasinya, Presiden RI Ir H Joko Widodo menginstruksikan agar penataan regulasi menjadi prioritas utama dalam reformasi hukum.

“Agenda penataan regulasi ini merupakan tugas yang besar, dan merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujarnya.

Perbaikan regulasi nasional, lanjut Benny, dilakukan dengan membentuk JDIH. JDIH berdasarkan Perpres Nomor 33 tahun 2012 bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi informasi hukum yang terpadu, terintegrasi di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

jdih_2018_10-12-2018_1_3

Terbentuknya JDIH, terangnya, juga diharapkan mampu menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta mudah diakses secara cepat. Di samping itu, manfaat dari terbentuknya JDIH adalah mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dengan anggota jaringan, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan memberi pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketaatan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien dan bertanggung jawab

Check Also

bimbingan_PKL_SMKN01Purbalingga

Pembimbingan PKL SMK Negeri 1 Purbalingga

Semarang (15/1/2019) Biro Hukum dalam rangka ikut mencerdaskan masyarakat terutama bagi para siswa PKL telah melakukan ...