Info Publik

Hasil Rakor Bidang Hukum Prov Jateng Tahun 2014

Biro Hukum pada tahun 2014, melaksanakan Rakor Bidang Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 s/d 6 Nopember 2014 bertempat di Hotel Kesambi Hijau jalan Kesambi Hijau Nomor 7 Semarang. Pada saat membuka acara dimaksud, pada sambutannya Bp Sri Puryono  KS (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan bahwa Rakor Bidang Hukum sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap  pemahaman hukum terkait isu-isu aktual di bidang hukum. Adapun hasil rumusan pada intinya sebagai berikut :

  • Perlu segera ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Desa dan Sosialisasi kepada Stakeholder.
  • Adanya komitmen Pemerintah Pusat terhadap realisasi dana Desa yang bersumber dari APBN.
  • Segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah yang lebih sederhana dan tidak menyulitkan.
  • Dalam perumusan dan pembahasan pengganti Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Pemerintah Daerah perlu dilibatkan.
  • Sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu pedoman mengenai Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.
  • Rancangan aksi daerah PPK tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan sebelum penetapan APBD.
  • Pengaturan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan aturannya.
  • Untuk kepastian hukum Pemerintah perlu menerbitkan ketentuan tentang bentuk dokumen persetujuan DPRD terhadap muatan materi rencana detail Tata Ruang.
  • Agar dipermudah dalam mendapatkan Rekomendasi Peta dengan skala 1.500 dari Badan Informasi Geospasial.

Apel pagi

Apel pagi di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah terasa berbeda dengan apel seperti biasanya, pada Senin 16 Februari 2015. Apel yang dimulai tepat pukul 07.00 WIB ini layaknya upacara adat Jawa, karena seluruh PNS di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenakan pakaian adat Jawa. Mulai dari beskap lengkap, sorjan, semarangan, kebaya, hingga samin. Bahkan, apel juga menggunakan Bahasa Jawa.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 065/ 00168 tentang penggunaan pakaian adat yang dimulai per 15 Februari 2015, seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pakaian adat Jawa Tengah. Surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Perda Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Sementara tanggal 15 dipilih karena merupakan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, karena pada bulan ini tanggal 15 jatuh pada hari Minggu, maka aturan mengenakan baju adat diundur tanggal 16.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP."Penggunaan pakaian adat Jawa diperlukan dalam rangka pengenalan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan nasional dan meng uri-uri budaya Jawa Tengah.

Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menambahkan penggunaan pakaian adat tidak sekedar untuk ngurui-uri budaya, tapi sekaligus menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Penanaman nilai-nilai tersebut harus dimulai dari bahasa, kemudian ke pakaian dan berlanjut ke sikap perilaku. Penggunaan pakaian adat ini selanjutnya akan dievaluasi. Pemerintah akan meminta masukan dari para pakar perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan dewan kesenian. Diharapkan setelah evaluasi, PNS tidak asal mengenakan pakaian adat namun mengerti maknanya.

Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya yang telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Read more...

Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Read more...