In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Info Publik

Hasil Rakor Bidang Hukum Prov Jateng Tahun 2014

Biro Hukum pada tahun 2014, melaksanakan Rakor Bidang Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 s/d 6 Nopember 2014 bertempat di Hotel Kesambi Hijau jalan Kesambi Hijau Nomor 7 Semarang. Pada saat membuka acara dimaksud, pada sambutannya Bp Sri Puryono  KS (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan bahwa Rakor Bidang Hukum sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap  pemahaman hukum terkait isu-isu aktual di bidang hukum. Adapun hasil rumusan pada intinya sebagai berikut :

  • Perlu segera ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Desa dan Sosialisasi kepada Stakeholder.
  • Adanya komitmen Pemerintah Pusat terhadap realisasi dana Desa yang bersumber dari APBN.
  • Segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah yang lebih sederhana dan tidak menyulitkan.
  • Dalam perumusan dan pembahasan pengganti Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Pemerintah Daerah perlu dilibatkan.
  • Sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu pedoman mengenai Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.
  • Rancangan aksi daerah PPK tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan sebelum penetapan APBD.
  • Pengaturan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan aturannya.
  • Untuk kepastian hukum Pemerintah perlu menerbitkan ketentuan tentang bentuk dokumen persetujuan DPRD terhadap muatan materi rencana detail Tata Ruang.
  • Agar dipermudah dalam mendapatkan Rekomendasi Peta dengan skala 1.500 dari Badan Informasi Geospasial.

Undang-Undang Tentang Desa

 

APARATUR SIPIL NEGARA

 

Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya yang telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Read more...